KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN DISABILITAS DI JAWA TIMUR

  • WIWIK AFIFAH Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
  • SYOFYAN HADI Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Keywords: kebijakan, hak pendidikan, penyandang disabilitas

Abstract

Penyandang disabilitas memiliki kerentanan atas diskriminasi, sehingga mereka membutuhkan perlindungan. Sebagai Negara hukum yang menegakkan HAM, Indonesia berkomitmen memenuhi hak penyandang disabilitas, termasuk hak pendidikannya.Oleh karenya, pendidikan inklusif, pendidikan khusus merupakan kewajiban Negara/ pemerintah sebagai penyelenggara sesuai dengan kewenangannya. Artikel ini  berfokus pada pengaturan dan penyelenggaraan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Kesimpulan penulis yaitu  hak pendidikan penyandang disabilitas telah diatur dalam konvensi tentang hak penyandang disabilitas Resolusi 61/106, Pasal 28 C ayat (1) dan Pasal 28 E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.Hak atas pendidikan juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.Pengaturan di tingkat propinsi yaitu Peraturan Daerah Nomer 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pelayanan Penyandang Disabilitas Di Jawa Timur dan Peraturan Gubernur  Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi. Dan pemerintah Propinsi Jawa Timur memiliki kewajiban atas penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas.Pada konteks pemenuhan, belum secara optimal dilakukan mengingat banyaknya kendala.

Published
2018-12-13