PEMENUHAN HAK PERKAWINAN LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, TRANSGENDER (LGBT) MENURUT PRINSIP-PRINSIP YOGYAKARTA 2007DI PROVINSI JAWA TIMUR

  • TOMY MICHAEL Universitas Negeri Surabaya
  • KRISTOFORUS LAGA KLEDEN Universitas Negeri Surabaya
Keywords: perkawinan, keadilan, PPY 2007

Abstract

Hak membentuk keluarga adalah hak asasi manusia, seiring dengan berjalannya waktu, keluarga mengalami perluasan makna yaitu tidak hanya pria dengan wanita namun pria dengan pria serta wanita dengan wanita. Perluasan makna ini membawa akibat hukum di Indonesia khususnya di Jawa Timur. Secara normatif, Indonesia mengakui penggatian kelamin sebagai peristiwa penting namun keberadaan Prinsip-Prinsip Yogyakarta Tahun 2007 bukanlah suatu norma hukum tetapi ia dapat menjadi sumber hukum. Dari latar belakang tersebut maka ada masalah hukum yaitu bagaimana konsep pengaturan norma hukum tentang pemenuhan hak perkawinan bagi masyarakat LGBT di Provinsi Jawa Timur? dan bagaimana penyelenggaraan pemenuhan hak perkawinan bagi masyarakat LGBT di Provinsi Jawa Timur? Dengan yuridis empiris yang berarti masalah hukum dipecahkan dengan melakukan pengumpulan data kemudian dianalisa dengan data sekunder. Data primer dalam hal ini hasil wawancara di Provinsi Jawa Timur yang merupakan lokasi utama. Sedangkan data sekunder adalah peraturan perundang-undangan, kepustakaan dan dokumentasi hukum. Hasil yang diperoleh pengakuan akan eksistensi adalah hal yang penting sebagai wujud memanusiakan manusia. Di dalam hal ini, keadilan adalah yang harus dijunjung tinggi. Tidak ada persekusi terhadap LGBT. Saran yang diolah untuk direalisasikan lebih lanjut yaitu agar Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia khususnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Timu memberikan pemahaman terkait pemberian hak kepada subjek hukum LGBT. Selai itu terdapat pelatihan dengan asesmen agar pelatihan tersebut dapat menghasilkan daya guna yang nyata.

Published
2018-12-13